Aug 17, 2021· "Optimalisasi teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja sektor pertambangan, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian tetap terjaga bahkan semakin membaik," ungkap Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Minerba, Irwandy Arif dalam webinar bertajuk 'Tambang dan Energi Bakti untuk Negeri' di …
DetailsPROSIDING TPT XXVIII PERHAPI 2019 833 KEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN INDONESIA DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Meiliza Fitri1) dan Wahyudi Zahar2) 1)KPKNL Jambi, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan RI 2)Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Sains dan Teknologi, …
DetailsKetujuh, usaha pertambangan rakyat harus meningkat. "Kami berkomitmen membangun regulasi untuk mewajibkan CSR atau saham untuk masyarakat lokal. Oleh karena itu, perlu insentif fiskal dan non fiskal khususnya bagi investor nasional yang mau mengembangkan industri pengolahan tambang di dalam negeri," papar dokumen tersebut.
DetailsApr 29, 2021· DIREKTUR Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengapresiasi kegiatan penghargaan terhadap program-program CSR di lingkungan pertambangan karena memiliki banyak manfaat. "Cukup banyak manfaat yang dirasakan langsung oleh Perusahaan namun program CSR yang berjalan harus …
DetailsSep 15, 2015· Artikel. Dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, K3 merupakan kunci bisnis yang menjadi prioritas. Seperti yang tercantum dalam Pasal 5, Ayat 1, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang K3 Pertambangan Umum, dinyatakan bahwa kegiatan pertambangan, baik eksplorasi …
DetailsMar 19, 2021· Tren PDRB Pertambangan dan Penggalian di 5 Provinsi Tertinggi 2017-2019 (Rp Miliar) 2017 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 Rp miliar. Kalimantan Timur Papua Riau Sumatera Selatan Jawa Timur. No. Nama. Kalimantan Timur / Rp miliar. Papua / Rp miliar. Riau / Rp miliar. Sumatera Selatan / Rp miliar.
DetailsMar 23, 2016· Bagikan: Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang perlu perhatian khusus dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Pertambangan sendiri terjadi di hampir setiap negara, termasuk eksplorasi mineral, ekstraksi mineral dan persiapannya. Sektor pertambangan dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori yaitu …
DetailsOct 07, 2021· Gerakan Mahasiswa dalam Mewujudkan Demokrasi di Indonesia. Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS. Mahasiswa merupakan salah satu kekuatan yang sudah diakui keberadaanya untuk memperjuangkan keadilan dan selalu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Dalam mewujudkan …
DetailsSektor Industri Pertambangan / Mining pertambangan merupakan salah satu penompang pembangunan ekonomi negara. Batubara, Mineral, Minyak Gas ... Jaringan transmisi digunakan untuk pasokan listrik di seluruh negeri. Jaringan distribusi digunakan untuk sistem pasokan listrik ke rumah atau bisnis. ... Kebijakan Privasi; Layanan …
DetailsKEBIJAKAN SEKTOR INDUSTRI PERTAMBANGAN INDONESIA DALAM REVOLUSI INDUSTRI 4.0. ABSTRAK Pemerintah RI dalam upaya pengimplementasian Revolusi Industri 4.0 di bidang industri telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional, yaitu roadmap yang dikenal dengan Making Indonesia 4.0, yang mencakup perbaikan alur aliran barang …
DetailsMar 12, 2020· Konferensi Pers: Perkembangan Kebijakan Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara 12 Maret 2020. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terus melaksanakan penyempurnaan data pengusahaan mineral dan batubara. Hingga 10 Maret 2020, data IUP di Indonesia adalah sebanyak 3.504 IUP dengan rincian 3.372 IUP …
DetailsNov 13, 2022· Berdasarkan Rencana Pengembangan Kawasan Pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau, potensi cadangan bahan tambang batuan dan logam di Kabupaten Karimun berupa jenis bahan tambang yaitu bauksit, timah, granit, pasir darat dan pasir laut. Berdasarkan pertimbangan kondisi, potensi, dan kebijakan usaha pertambangan, luas …
DetailsJul 26, 2019· Kebijakan tersebut dapat lebih banyak memberi efek domino ke sejumlah kalangan. Adapun saat ini kontribusi industri pertambangan terhadap PDB masih fluktuatif dan cenderung stagnan. Hal tersebut terlihat dalam grafik yang ditunjukkan. Sementara, kontribusi ekspor pertambangan terhadap PDB pada tahun 2017, sedikit mengalami …
DetailsNov 15, 2022· Jakarta – Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan, transparansi dalam proses penerbitan perizinan menjadi salah satu kunci mencegah korupsi di sektor pertambangan.Selama ini, ujarnya, pemberian izin menjadi proses yang tertutup dan terindikasi korupsi. "Kuncinya transparan saja. Kami …
DetailsOct 30, 2018· Ketentuan pemajakan di sektor ini biaa dapat dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu sistem konsesi dan sistem kontrak. Penerapan di Indonesia mengambil sistem kontraktual dengan model Contract of Work. Ketentuan perpajakan sektor pertambangan di Indonesia dibagi sesuai dengan tipe perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah. …
DetailsSep 29, 2021· Adapun investasi di sektor ESDM menembus US$ 12,3 miliar. "Di tengah kondisi pandemi yang mulai terkendali, kinerja sektor ESDM semakin meningkat," ujar Arifin. Ia mengimbuhkan, untuk meningkatkan kinerja sektor ESDM pemerintah telah menelurkan beberapa kebijakan strategis. Dia mencontohkan kebijakan transisi energi …
DetailsNov 11, 2001· Kini, kebijakan pertambangan telah mengalami pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi. Peraturan dasar yang mengatur usaha pertambangan di Indonesia adalah UU No 11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32/1969 tentang Pelaksanaan UU No11/1967. Dalam UU …
DetailsJawaban. tujuan penerapan sistem multipartai pada masa Demokrasi Liberal menurut Mohammad Hatta adalah untuk menciptakan sistem demokrasi yang berjalan dengan baik, sehingga sistem monopartai di Indonesia harus diubah. Hatta kemudian mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden 3 November 1945 yang berisi anjuran bagi masyarakat untuk …
Detailsundangan, khususnya di sektor pertambangan yang berkaitan dengan divestasi penanaman modal antara PMA dengan Pemerintah Indonesia. Hal ini perlu dilakukan ... Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui kebijakan Pemerintah dalam pengaturan divestasi PMA dalam sektor pertambangan. 2. Mengetahui kesesuaian antara …
Details